Dasar Hukum PPOB

Pembayaran Listrik Online Bank mempunyai dasar hukum sebagai berikut :
  • UU No 10 th 1998 jo No 7 th 1998 tentang perbankan (psl 1 butir 2).
  • Keputusan Direksi PLN No. 021.K/0599/DIR/1995 tgl 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan.
  • Edaran Direksi PT. PLN (Persero) No. 010.E/012/DIR/2002 tanggal 29 Juni 1984 tentang penyelenggaraan bank dan PT. Pos Indonesia diberikan kewenangan utuk memberikan jasa dalam lalu lintas Pembayaran.

Satu Balasan ke Dasar Hukum PPOB

  1. loket ppob mengatakan:

    trimakasih atas informasinya gan dan salam kenal dan salam sukses

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: